Lebih dari 2 juta muslim saat ini, termasuk 221 ribu dari Indonesia, berkumpul di Mekah untuk melakukan ibadah haji yang dimulai pada 19 Agustus lalu. Sepanjang mereka sehat dan mampu secara finansial, haji adalah hal yang wajib bagi para penganut Islam satu kali seumur hidup.
Menghidupkan kembali ujian-ujian terhadap keimanan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim (Abraham, pendiri monoteisme dalam Alkitab) dan keluarganya, para muslim percaya bahwa “haji yang mabrur” atau haji yang diterima Allah akan menghapuskan segala dosa yang mereka miliki. Mereka berharap dapat kembali ke rumah dalam keadaan sesuci mereka baru lahir.
Namun sampai ditemukannya sistem transportasi modern, kebanyakan muslim di luar kawasan Arab memiliki harapan kecil untuk mampu menyempurnakan pilar kelima dan terakhir dari rukun Islam. Sebelum pertengahan 1950-an, jumlah peziarah dari luar negeri sangat jarang melebihi 100.000 orang dan institusi Arab Saudi modern masih membangun kala itu. Namun pada awal 2000-an, jumlah total jemaah haji telah melewati 2 juta dan mencapai puncak baru-baru di atas 3 juta pada 2012.
Kesempatan baru bagi para jemaah di zaman pesawat jet telah memberi tekanan yang besar bagi infrastruktur Mekah. Ratusan orang kehilangan nyawa saat bencana periodik, termasuk kebakaran dan berdesak-desakkan, yang terjadi terakhir pada 2015.
Tidak perlu diragukan, pemerintah Arab Saudi telah menanamkan dana yang sangat besar untuk terus meningkatkan fasilitas dan keseluruhan manajemen haji. Penyelenggara dan pemandu haji yang telah saya wawancarai membandingkan pengurusan para jemaah dengan menjadi tuan rumah Olimpiade setiap tahun.
Read more: Here's how to make the Hajj safer – by better understanding crowd psychology
Namun Visi Kerajaan Saudi 2030, yang diterbitkan oleh Putra Mahkota Salman pada 2016, menggarisbawahi bahwa pasar wisata Islami memiliki peran signifikan dalam mendiversifikasi ekonomi non-minyak di Arab Saudi. Sementara strategi tersebut difokuskan terutama pada umrah sunah (ziarah sepanjang tahun yang tidak serangkaian dengan haji dan hukumnya tidak wajib), investasi US$50 miliar (sekitar Rp720 triliun) pada transportasi baru dan infrastruktur lain juga bertujuan menggandakan jumlah jemaah haji pada akhir dekade mendatang.
Persediaan dan permintaan
Melihat haji di kalangan muslim Inggris pada era globalisasi menegaskan pertumbuhan peran pasar untuk turisme religius dalam membentuk organisasi bagi jemaah. Di acara industri yang saya hadiri pada awal tahun ini, The Council of British Hajjis atau Dewan Haji Inggris menyatakan bahwa sektor terbatas dari ekonomi Inggris ini bernilai sekitar £150 juta atau sekitar Rp2,8 triliun (£310 juta atau Rp5,8 triliun termasuk umrah).
Tidak seperti negara dengan penduduk mayoritas muslim, minoritas muslim di Barat tidak dibatasi oleh kuota haji sebesar 1.000 jemaah per 1 juta populasi. Relatif sejahtera, terpelajar, dan semakin mudah berpindah secara sosial, mereka umumnya bebas untuk pergi haji pada waktu pilihan mereka. Usia jemaah haji di Barat seringkali juga lebih muda dibandingkan jemaah lain dari wilayah lain di dunia.
Jumlah muslim Inggris yang melakukan haji setiap tahun meningkat dari 759 pada 1968 hingga sekitar 25.000 pada pertengahan 2000-an- sekitar dua kali tingkat pertumbuhan populasi muslim Inggris pada periode yang sama. Saat ini sekitar 100.000 jemaah dari Inggris melakukan umrah setiap tahun.
Di Barat, pemerintahan sekuler tidak memainkan peran langsung dalam mengatur haji. Hingga era 1990-an, baru terdapat beberapa perusahaan yang secara formal mengatur ziarah ke Mekah bagi para muslim di Inggris. Sehingga kebanyakan muslim Inggris berziarah ke Arab Saudi sebagai individu atau menjadi bagian kelompok komunitas kecil.
Namun pada awal 2000-an, dalam upaya untuk meningkatkan layanan bagi para jemaah, pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa siapapun yang mengurusi haji harus membentuk perusahaan terdaftar dan berlinsensi baik. Pada pertengahan 2000-an, mereka juga membeli paket perjalanan haji dari salah satu penyelenggara tersebut sebagai satu-satunya cara bagi muslim untuk bisa melaksanakan haji.
Haji Indonesia dikelola pemerintah
Sebaliknya, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia, memiliki kuota haji terbesar, sekitar 221.000 jemaah. Meskipun selama berabad-abad telah ada aliran jemaah, barang, modal, dan ide di antara Asia Tenggara dan Mekah, baru mulai akhir 1980-an Indonesia menjadi pihak yang paling diuntungkan dari pengenalan sistem kuota Organisasi Kerja Sama Islam Haji (OIC) modern.
Di bawah Orde Lama semasa Presiden Soekarno, Indonesia merupakan salah satu rombongan haji terkecil pada awal era pesawat jet. David Log melaporkan dalam The Hajj Today (1979) bahwa antara tahun 1968-72 Indonesia mengirim kurang dari 20.000 peziarah untuk haji, dibandingkan pada 1928 yang hampir 50.000 jemaah.
Namun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Robert Bianchi dalam Guests of God (2004), selama era Orde Baru di bawah rezim Presiden Soeharto, haji akhirnya dinasionalisasi sebagai bagian dari perlindungan negara yang lebih besar pada Islam.
Pada 1980-an dan 1990-an jumlah haji Indonesia mencapai rekor tinggi, terutama di antara kalangan kelas menengah bawah. Tapi ini juga berarti orang Indonesia kadang-kadang adalah pihak paling menderita selama bencana seperti tragedi terowongan al-Muʻaisim 1990 ketika 1400 jemaah haji meninggal karena terinjak-injak.
Sebagai upaya jutaan dolar, haji Indonesia yang dinasionalisasi telah menguntungkan negara. Pada Konvensi Haji dan Umrah Dunia 2013 di London, sebuah forum untuk dialog internasional tentang bisnis dan manajemen haji, perwakilan dari Indonesia menjelaskan bahwa sektor swasta mereka hanya menyumbang sekitar 10% paket haji (premium). Pada konvensi yang sama awal tahun ini, mereka juga mengklaim bahwa, meski harga-harga di Arab Saudi meningkat, biaya untuk haji di Indonesia belum meningkat sejak 2011.
Meski bisa ada perbedaan besar dalam Produk Domestik Bruto, biaya keseluruhan ziarah bagi semua negara yang mengirim jemaah haji adalah sebanding dalam sekitar 15%. Namun, di Indonesia, negara mensubsidi paket-paket haji menggunakan pengembalian dari skema tabungan haji yang umum di Asia Tenggara.
Namun demikian, permintaan untuk haji jauh melampaui kuota yang tersedia di Indonesia, dengan daftar tunggu saat ini sudah mencapai puluhan tahun lamanya. Sehingga, para jemaah yang berniat untuk haji dari negara-negara besar Muslim biasanya diarahkan ke ibadah umrah. Sejalan dengan Visi 2030, pemerintah Saudi memproyeksikan 30 juta jemaah umrah pada akhir dekade berikutnya.
Dengan demikian, meski tidak bisa memenuhi kewajiban haji mereka, lebih banyak orang Indonesia harus mampu membuat perjalanan “sekali seumur hidup” jauh lebih awal dalam hidup mereka. Saat ini paket umrah 9 hari yang memungkinkan dua salat Jumat di Mekah terbukti paling populer, paket 12 hari lebih disukai jika jemaah berangkat dari desa.
Meningkatnya jumlah jemaah haji Indonesia dan peralihan dari organisasi haji yang dinasionalisasi hanya akan memperparah tantangan logistik dan peraturan.
Pada Konvensi Haji dan Umrah Dunia yang saya hadiri di London, perwakilan haji dari pemerintah dan swasta asal Indonesia, Pakistan, dan Nigeria semuanya telah menyuarakan kekecewaan mereka dengan kurangnya intervensi Arab Saudi untuk menstabilkan kenaikan harga sewa, mengatur jemaah non-kuota, dan juga meminimalkan ketidakpastian dengan pemberitahuan informasi yang lebih baik dan lebih tepat waktu.
Naiknya harga
Pada saat ini terdapat sekitar 117 penyelenggara haji di Inggris yang telah dilisensi oleh Arab Saudi. Masing-masing bertanggung jawab atas kuota tahunan mereka 150-450 visa jemaah haji. Muslim Inggris sekarang memiliki banyak pilihan paket haji. Namun jemaah haji yang berhaji pada 2018 kemungkinan harus mengeluarkan dana sebanyak £5-6.000 (sekitar Rp94-113 juta) untuk setiap paketnya.
Pada sebuah acara industri musim semi lalu, saya diberitahu bahwa perusahaan papan atas menjual separuh jatah paket hajinya dengan harga £9.500 (sekitar Rp179 juta) per orang dan ludes dalam waktu 6 minggu. Bahkan biaya haji paket ekonomi tahun ini bernilai lebih dari £4.000 per paket. Secara keseluruhan, biaya haji telah meningkat sekitar 25% dalam beberapa tahun terakhir.
Lembaga amal jemaah haji yang telah lama berdiri seperti Association of British Hujjaj atau Asosiasi Para Haji Inggris (berdiri pada 1998) mengeluhkan bahwa harga yang tinggi tersebut menunjukkan usaha pencarian untung berlebihan para penyelenggara haji Inggris. Namun pada gambaran yang lebih besar, industri haji yang ditata ulang di Arab Saudi semakin diprivatisasi dan dikomersialisasi.
Dua sampai tiga juta Muslim yang tiba di Kota Mekah selama satu minggu utama di kalender haji (8-13 Dzulhijjah) menciptakan permintaan yang besar untuk perjalanan, akomodasi, dan jasa lainnya. Dan untuk segala investasi dalam infrastruktur ziarah, pemerintahan Arab Saudi tidak mengontrol biaya penerbangan, penginapan, dan lain-lain. Subdisi lokal tertentu dikurangi dan pajak pertambahan nilai Saudi dan pajak kota pun meningkat baru-baru ini.
Para anggota dari asosiasi dagang nasional Licensed Hajj Organisers atau Penyelenggara Haji Berlisensi yang baru-baru saja terbentuk (pada 2016) berada dalam bisnis yang sangat berisiko. Dalam industri pariwisata, pembayaran biasanya dilakukan belakangan, namun penyelenggara haji Inggris seringkali harus membayar uang muka dalam jumlah besar, bahkan sebelum paket haji tersebut terjual.
Dan karena mereka kurang posisi tawar dibanding pemerintahan dengan populasi Muslim yang besar, penyelenggara haji di Barat bisa membayar lebih untuk beberapa layanan. Ketidakstabilan politik dan ekonomi, seperti perang di Timur Tengah dan dampak negatif Brexit pada mata uang Inggris pound sterling, juga mempengaruhi harga.
Regulasi dan masa depan
Kepemimpinan baru di Licensed Hajj Organisers atau Penyelanggara Haji Berlisensi sangat menyadari masalah kompleks yang dihadapi oleh industri umrah dan haji. Beberapa penyelenggara haji Inggris bisa menjual seluruh kuotanya tanpa perlu merawat hubungannya dengan jaringan sub-agen. Pemeriksaan di tempat bagi “penipuan haji” oleh Trading Standard menunjukkan bahwa rantai penjualan yang panjang dan kurang adanya dokumentasi yang layak bisa mendorong “penjualan berlebih” dan bahkan penipuan kriminal.
Bahwa ada kemauan baru dalam perdagangan ini untuk meminta pertanggungjawaban sesama penyelenggara dalam hal ini jelas dari kode etik baru yang dikeluarkan oleh Licensed Hajj Organisers sebelum haji tahun ini. Di saat yang bersamaan, banyak penyelenggara haji masih berpendapat bahwa Peraturan Perjalanan Paket Eropa, yang dimaksudkan untuk mengatur “paket liburan”, tidak mampu mewadahi kompleksitas logistik dan bisnis haji.
Transformasi dalam organisasi haji di Inggris hanya menggambarkan studi kasus lokal tentang tantangan yang dihadapi industri haji dan umrah di seluruh dunia. Kesalehan dan perdagangan selalu berdampingan di Mekah. Namun pengembangan model konsumen kapitalis pada wisata religius dalam skala yang dihadapi oleh Arab Saudi belum pernah terjadi sebelumnya.
Rantai besar antara penjualan dan pembelian, dan juga keimanan, kini menghubungkan para Muslim dengan tempat kelahiran islam. Namun terdapat masalah besar yang perlu diselesaikan di seluruh rezim regulasi yang berbeda-beda. Bagi sebagian orang, hal ini menunjukan dibutuhkannya tata kelola internasional yang lebih besar untuk urusan haji dan umrah.
Penulis menambahkan informasi tentang haji Indonesia.
Baca Lagi Dah http://theconversation.com/haji-bagaimana-globalisasi-mengubah-pasar-ziarah-ke-mekah-101875Bagikan Berita Ini
0 Response to "Haji: bagaimana globalisasi mengubah pasar ziarah ke Mekah"
Post a Comment