Data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu (DJPPR) menunjukkan rekor itu tercipta pada 9 Januari dan 8 Januari kemarin. Level psikologis Rp 900 triliun tertembus sejak akhir November, meskipun tidak secara porsi.
Jumlah surat berharga negara (SBN) senilai Rp 904,27 triliun SBN itu turut mencerminkan porsi 37,89% dari total obligasi pemerintah beredar Rp 2.386 triliun per 9 Januari.
Rekor porsi persentase asing tertinggi masih tercatat pada 29 Januari 2018 silam, ketika angkanya menunjuk 41,48% atau senilai Rp 873,81 triliun dari total beredar Rp 2.106 triliun.
Naiknya nilai SBN yang dimiliki investor asing pada 9 Januari tersebut seiring dengan naiknya jumlah SBN yang diterbitkan pemerintah, yaitu sebesar 0,3% dari Rp 2.379 triliun pada 30 November dan 0,77% dari Rp 2.368 triliun pada 31 Desember 2018.
Memang laporan kepemilikan investor dan profil investor pada pasar SBN itu masih ada jeda dibanding waktu riilnya, tetapi masih lebih baik daripada data negara tetangga yang biasanya baru dirilis setiap 3 bulanan, sesuai batas periode triwulanan.
Namun satu yang pasti, kepemilikan investor asing masih saja menjadi acuan di pasar obligasi Indonesia mengingat porsinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan profil investor lain, dan juga porsinya masih jauh di atas negara lain.
Berdasarkan data Asia Bonds Online milik Asian Development Bank (ADB), kepemilikan investor asing di pasar obligasi domestik Indonesia menempati posisi teratas, yaitu 36,89%-40,03% sepanjang Maret 2017-September 2018.
Angkanya masih jauh tinggi dibanding Jepang, Korsel, Malaysia, dan Thailand. Thailand sendiri berada pada rentang 14,71%-16,24%, Malaysia 24,8%-29,23%, Korsel 10,79%-12,2%, dan Jepang 10,78%-11,59%.
Meskipun di satu sisi menunjukkan kepercayaan investor global terhadap pasar obligasi domestik, tetapi sisi lain dari tingginya porsi itu adalah kerentanan terhadap kondisi global dan mood dari iklim di pasar negara lain.
Apalagi porsi njomplang (tidak seimbang, berbeda terlalu jauh) tersebut tentu patut menjadi perhatian.
Jika terjadi gonjang-ganjing di tataran global, padahal di Indonesia baik-baik saja dan stabil, tentunya faktor global tersebut akan menjadi pengejut bagi investor global untuk menarik dana panasnya dari pasar obligasi merah putih.
Belum lagi jika rupiah sedang 'kalah' di dunia internasional.
Tentu investor asing langsung berpikir ulang terhadap kepemilikannya terhadap SUN rupiah karena ada risiko valas di sana yang harus dihitung agar investasi si bule tidak minus.</span>
Investor ritel pun menjadi penonton di lapangan main negerinya sendiri.
DJPPR mencatat saat ini negara dari kawasan Eropa menjadi pemilik terbesar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia.
Setelah Eropa, peringkat kedua profil investor asing SBN adalah Amerika dan ketiga Asia.
Di luar kekhawatiran terhadap tingginya kepemilikan investor asing tersebut, salah satu faktor yang mengademkan adalah perlambatan kenaikan nilai penerbitan setiap tahunnya.
Tahun ini, pemerintah berniat menerbitkan SBN senilai Rp 825,7 triliun (gross) atau Rp 388,96 triliun (nett).
Meskipun nilainya naik, pertumbuhan nilai penerbitan Rp 388,96 triliun tersebut lebih kecil 6,16% dibandingkan dengan target penerbitan bersih 2018 senilai Rp 414,5 triliun, meskipun masih lebih tinggi 8,53% dari realisasi penerbitan 2018 Rp 358,4 triliun.
Faktor lainnya adalah dari jumlah rencana penerbitan SBN tahun ini. Rencana itu sudah direalisasikan dengan dimulainya penawaran SBR-005 kemarin.
Total jenderal, pemerintah sudah menetapkan jumlah penerbitan obligasi ritel Rp 80 triliun, yang tentunya terbatas pada investor ritel dan domestik saja guna memperdalam penetrasi investor domestik di pasar obligasi negara.
Nilai tersebut hampir dua kali lipat dari realisasi penerbitan obligasi ritel tahun lalu Rp 46 triliun, dan jumlah tersebut juga sudah dinaikkan dari rencana awal yang 'hanya' Rp 60 triliun.
Satu pertanyaan lain justru muncul. Bagaimana dengan likuiditas pasar keuangan dengan adanya kenaikan penerbitan obligasi ritel itu?
Kalau saja angkanya tidak beranjak dari rencana awal Rp 60 triliun, tentu tidak akan terlalu mengganggu likuiditas pasar keuangan.
Karena ada obligasi ritel jatuh tempo Rp 51,9 triliun plus jumlah kupon Rp 6,06 triliun yang dibayarkan kepada investor, dengan asumsi dana kupon tersebut akan dipakai untuk diinvestasikan lagi.
Tahun depan, obligasi ritel yang jatuh tempo adalah ORI-0013 dan SR-008, dan kupon akan dibayarkan ORI-0013, ORI-0014, ORI-0015, SR-008, SR-009, SR-010, dan ST-002.
Selisih yang tadinya 'cuma' Rp 2,74 triliun akhirnya membludak jadi Rp 22,74 triliun, dan beberapa di antaranya (kalau tidak semuanya) tentu akan menyerap dana di pasar keuangan lainnya, seperti di perbankan.
Kita hanya dapat berharap bahwa masalah likuiditas ini </span>dapat selesai tanpa kegaduhan.
Semoga.
TIM RISET CNBC INDONESIA
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Rekor Asing di Pasar Obligasi, Antara Tergantung dan Prestasi - CNBC Indonesia"
Post a Comment