Tiga Pasar Terbengkalai - Serambi Indonesia

LHOKSEUMAWE – Tiga pasar berlokasi di Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu, Lhokseumawe, hingga saat ini belum berfungsi. Banyak gerai di tiga pasar tersebut dibiarkan terbengkalai.

Menyusul kondisi demikian, kalangan DPRK Lhokseumawe mendesak supaya Pemko bisa segera mengatasinya. Sehingga, asset daerah dapat berfungsi, dan memberikan manfaat bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tiga pasar yang terlantar tercatat lantai dua Pajak Inpres. Di mana, ada sekitar 20 gerai yang terbengkalai. Kemudian, pasar Simpang Line Muara Satu. Di lokasi tersebut, sepuluhan gerai juga tak berfungsi. Terakhir, sebanyak 40 gerai di pasar buah Kota Lhokseumawe juga tak ditempati.

Kepala Disperindagkop Lhokseumawe, Ramli kepada Serambi kemarin mengaku kalau kondisi tiga pasar tersebut belum juga berfungsi secara maksimal. Karena itu, sejak menjabat jadi Kepala Disperindagkop sekitar dua bulan lalu, dia mulai melakukan pendataan terhadap pasar-pasar yang terlalaikan itu.

Dari temuan di lapangan, Ramli secara terbuka mengungkapkan, bahwa gerai di tiga pasar sudah ada penyewa. Hanya saja, para penyewa tersebut sama sekali tak mempergunakannya. “Selain itu, dari informasi kita terima, pedagang menyewa gerai dari pihak ketiga, bukan dari Pemkab. Akibatnya, harga sewa menjadi mahal,” ungkap Kadisperindagkop.

Guna memfungsikan pasar itu, Ramli sudah mengambil langkah dengan duduk bersama berbagai pihak terkait termasuk unsur muspika Muara Satu, dan Banda Sakti. Dalam pertemuan dengan kedua muspika tersebut, dibahas bagaimana mengaktifian seluruh gerai yang masih terbengkalai. Kecuali itu, para pedagang yang berjualan tidak lagi menyewa dari pihak ketiga, tapi langsung ke pemerintah.

Langkah awal yang diambil Disperindagkop Lhokseumawe, lanjutnya, akan dibuat Peraturan Wali Kota (Perwal) khusus tentang aturan pengelolaan pasar. Di mana, dalam Perwal nantinya akan diatur harga sewa per tahun, yakni sekitar Rp 2,5 juta untuk satu gerai.

Di samping itu juga, kontrak untuk penyewaan bagi pedagang dibuat setahun sekali. Bila seorang penyewa tidak mengaktifkan gerai yang disewa dalam tiga bulan sejak kontrak dimulai, maka langsung ambil alih untuk disewakan kepada pihak lain. “Kita targetkan, awal tahun ini penertiban di tiga pasar tersebut akan dimulai,” pungkas Ramli.

Anggota DPRK Lhokseumawe, Taslim A Rani menyebutkan, pihaknya sudah sering mendapatkan laporan tentang kondisi ketiga pasar yang gerainya masih banyak terbengkalai. Hal ini membuktikan kalau pengelolaan pasar itu belum bisa dilakukan secara maksimal.

Efek dari terlantarnya sarana ini, sebut Taslim, PAD yang diperoleh dari biaya sewa pasar tidak maksimal. Di samping itu, juga akan membuat gerai yang tak berfungsi tersebut cepat rusak. “Kita harapkan, Pemko bisa segera mengatasi persoalan ini sehingga ketiga pasar ini dapat berfungsi,” pungkasnya.(bah)

Let's block ads! (Why?)